Terminologi Badan Layanan Umum (BLU) terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Menurut UU ini, BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Sepintas definisi tersebut mengindikasikan bahwa BLU sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).  Tapi sebenarnya terdapat perbedaan penting antara keduanya, yaitu kekayaan negara dalam BUMN dipisahkan sementara kekayaan Badan Layanan Umum merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLU yang bersangkutan.  Berkenaan dengan itu, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Dengan ketentuan tersebut, maka pembinaan keuangan Badan Layanan Umum pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Keuangan dan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.  Hal ini berbeda dengan BUMN dimana pembinaannya dilakukan oleh Kementerian BUMN.

Selain dari pendapatan yang diperoleh dari hasil layanan penyediaan barang/jasa, BLU dapat juga memperoleh dana hibah dari masyarakat atau badan lain.  Menariknya, pendapatan tersebut dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja Badan Layanan Umum yang bersangkutan. Penggunaan langsung hasil pendapatan merupakan hal yang tidak diperbolehkan dalam pengelolaan keuangan negara pada kondisi normal.  Artinya, BLU merupakan desain kelembagaan khusus yang dibentuk oleh pemerintah.

BLU merupakan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan sektor publik yaitu dengan mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) dimana pelayanan kepada masyarakat dikelola ala bisnis (business like) agar lebih efisien dan efektif. Dengan BLU, pengelola dapat mempekerjakan staf bukan hanya dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) tapi juga Non-PNS profesional sesuai kebutuhan. Peluang ini secara khusus disediakan bagi satuan-satuan kerja pemerintah yang melaksanakan tugas operasional pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan kawasan, dan lisensi.  Ketentuan tentang pengelolaan keuangan BLU diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Selain pemerintah pusat (Kementerian/Lembaga), Pemerintah Daerah juga dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU yang sering juga disebut BLUD (Badan Layanan Umum Daerah).  Secara prinsip tidak ada perbedaan signifikan antara pengelolaan BLU dan BLUD.  Namun untuk BLUD menggunakan acuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Secara umum keuntungan pola pengelolaan keuangan BLU/BLUD adalah sebagai berikut:

  • Pendapatan BLU/BLUD dapat langsung masuk ke rekening BLU/BLUD. Dalam mekanisme keuangan normal, semua pendapatan wajib melalui rekening kas umum negara/daerah.
  • Pendapatan BLU/BLUD dapat digunakan langsung. Dalam mekanisme keuangan normal, pendapatan tidak boleh langsung digunakan melainkan harus melalui mekanisme APBN/APBD.
  • BLU/BLUD dapat membayar gaji non-PNS. Dalam mekanisme keuangan normal, dana APBN/APBD memerlukan prosedur tersendiri agar bisa digunakan untuk membayar gaji non-PNS.  Meskipun hal ini sudah diakomodir  melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
  • Penentuan tarif BLU/BLUD cukup dengan Surat Keputusan pimpinan Kementerian/Lembaga/SKPD. Dalam mekanisme keuangan normal, tarif pungutan daerah harus melalui Peraturan Daerah (Perda) yang memerlukan persetujuan DPRD.

Terdapat tiga jenis persyaratan penerapan BLU/BLUD, yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif.  Persyaratan substantif terpenuhi apabila tugas dan fungsi SKPD atau unit kerja bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasipublic goods) yang berhubungan dengan hal-hal berikut:

  1. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas.
  2. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian.
  3. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi.

Persyaratan teknis terpenuhi apabila:

  1. Kinerja pelayanan di bidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU/BLUD
  2. Kinerja keuangan pengelola kawasan yang sehat.

Sementara persyaratan administratif terpenuhi apabila unit pengelola membuat dan menyampaikan dokumen yang meliputi:

  1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat.
  2. Pola tata kelola.
  3. Rencana strategis bisnis.
  4. Standar pelayanan minimal.
  5. Laporan keuangan pokok atau prognosa/proyeksi laporan keuangan.
  6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.

Kawasan Konservasi Laut yang dikelola dengan sistem BLUD yang pertama di Indonesia adalah KKPD Raja Ampat.  Proses pembentukan BLUD Raja Ampat sendiri tidaklah mudah sebab sebelumnya belum ada kawasan konservasi yang dikelola dengan sistem baru ini.

Hampir semua BLUD yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah dalam bentuk pengelolaan rumah sakit dan moda transportasi umum.  Satu-satunya model yang paling mendekati adalah pengelolaan kawasan konservasi ex-situ Kebun Binatang Ragunan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pengelolaan kawasan konservasi ex-situ dan kawasan in-situ sebenarnya sangat jauh berbeda sebab yang pertama relatif terisolir dan tidak melibatkan masyarakat luas sementara yang kedua lebih terbuka dan melibatkan begitu banyak stakeholder, utamanya penduduk yang mendiami kawasan.  Namun demikian, tetap ada pembelajaran yang bisa diperoleh dari pengelolaan ala BLUD Kebun Raya Ragunan.

Setelah mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk hasil pembelajaran dari kunjungan ke Kebun Binatang Ragunan, Bupati Kabupaten Raja Ampat akhirnya mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah KKPD pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).  Keputusan Bupati tersebut ditandatangani tanggal 28 Maret 2014.

Saat ini seluruh penerimaan dari entrance fee yang dibayar oleh wisatawan, baik wisatawan mancanegera maupun wisatawan nusantara, dikelola oleh UPTD Raja Ampat dengan sistem pengelolaan keuangan BLUD.  Tentu masih ada kekurangan dalam pengelolaannya, namun Pemerintah Raja Ampat telah mengambil keputusan untuk menggunakan system ini.  Dan ini merupakan keputusan yang tepat untuk menjamin sustainable financing bagi Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat.

***

Cuplikan buku: Pendanaan Berkelanjutan bagi Kawasan Konservasi Laut

http://www.nulisbuku.com/books/view_book/7723/pendanaan-berkelanjutan-bagi-kawasan-konservasi-laut

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *