Perdebatan tentang konsep konservasi sebenarnya bukanlah khas Indonesia melainkan terjadi juga di negara-negara lainnya. 

Minteer dan Miller (2010) menyebutkan bahwa pertentangan “parks vs people” merupakan perdebatan yang cukup familiar bagi akademisi dan pakar kebijakan dewasa ini: apakah kebijakan konservasi harus memprioritaskan perlindungan biodiversitas dan bentang alam atau pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Olver dkk (1995) menjelaskan bahwa salah satu perhatian utama dari konflik ini adalah kurangnya pemahaman yang jelas tentang definisi konservasi yang kemudian bisa menimbulkan konsepsi yang salah (misconceptions) tentang tingkatan dari tujuan biologi yang bisa dipertukarkan secara aman dengan tekanan ekonomi dan tujuan sosial.

Kata konservasi memiliki sejarah yang panjang dan rumit, sering dikombinasikan atau disejajarkan dengan istilah pelestarian (preservation).  Hal ini menimbulkan kekacauan dari sisi terminologi.

Olver dkk (1995) kemudian membagi konservasi kedalam tiga aturan etika, yaitu etika pelestarian Romantic-Transcendental, etika konservasi sumber daya alam, dan etika evolutionary-ecological land.

Etika Romantic-Transcendental mempercayai bahwa alam merupakan sumber yang sebaik-baiknya bagi agama dimana terdapat kebaikan yang melekat antara alam dan manusia yang tidak dapat dipisahkan.  Bahwa terdapat hubungan antara alam dan kesehatan mental manusia dimana nilai hakiki (intrinsic value) alam sebagai tempat keindahan, perenungan, dan pembaharuan spriritual.  Dengan gagasan ini, gerakan lingkungan dari sayap pelestarian mulai muncul yang dipimpin oleh John Muir, penulis alam liar dan presiden pertama Sierra Club.

Sementara gerakan lingkungan berikutnya dari aliran etika konservasi sumber daya alam dipimpin oleh Gifford Pinchot, Kepala Layanan Hutan Amerika (US Forest Service) tahun 1898-1910.  Pinchot adalah pemimpin aliran pemanfaatan pada gerakan awal lingkungan dan membantu memformulasikan kebijakan yang dikenal dengan gerakan konservasi.

Hingga tahun 1900an, publik belum pernah mendengar istilah konservasi, tapi melalui Presiden Amerika Theodore Roosevelt, konservasi menjadi isu nasional.  Kebijakan baru pemerintah Amerika mendefinisikan konservasi sebagai “pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kebaikan bagi sebanyak-banyaknya orang untuk waktu yang sepanjang-panjangnya” (the use of the natural resources for the greatest good of the greatest number for the longest time). Definisi ini bisa diartikan bahwa konservasi merupakan pemanfaatan yang bijak (wise use).

Perbedaan pandangan tentang konservasi antara sayap pelestarian dan pemanfaatan bijak mendorong lahirnya alternatif baru yang dipimpin oleh Aldo Leopold.  Pemikirannya dibangun berdasarkan rasionalitas ekologi (ecological rationale) yang menghindari sentimentalisme pelestarian dan pemanfaatan antroposentrik yang kaku.  Menurutnya, tujuan konservasi adalah mengabadikan kesehatan ekosistem.  Kesehatan ekosistem yang dimaksudkan adalah kapasitas tanah untuk memperbaharui dirinya sendiri dan konservasi merupakan “upaya kita untuk memahami dan melestarikan kapasitas ini.”

Perbedaan definisi konservasi diatas kemudian mendorong Olver dkk (1995) untuk mengajukan definisi baru yaitu perlindungan, pemeliharaan, dan rehabilitasi biota asli, habitatnya, dan sistem pendukung kehidupan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem dan biodiversitas.

Dari berbagai definisi konservasi, definisi yang diterima secara luas adalah yang dikembangkan oleh Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dalam dokumen World Conservation Strategy tahun 1992 (Redford dan Richter, 1999).

Menurut dokumen ini, konservasi adalah pengelolaan pemanfaatan manusia terhadap biosfir shingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan bagi generasi sekarang sambil memelihara potensinya untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi mendatang (the management of human use of the biosphere so that it may yield the greatest sustainable benefit to present generations while maintaining its potential to meet the needs and aspirations of future generations).  Dengan definisi ini, konservasi merupakan hal positif yang mencakup pelestarian, pemeliharaan, pemanfaatan lestari, restorasi, dan pengkayaan lingkungan alam.

Definisi resmi konservasi tersebut memiliki kemiripan dengan definisi pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dikembangkan oleh World Commission on Environment and Development tahun 1987.  Menurut komisi ini, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang memenuhi kebutuhannya (development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs).

Dewasa ini terminologi pembangunan berkelanjutan (sustainable development), pemanfaatan berkelanjutan (sustainable use), dan konservasi sering digunakan secara bergantian (Olver, 1994).

Dalam regulasi nasional, terminologi konservasi terdapat di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (UU 5/1990) tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  Menurut Undang-Undang ini, konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya (Pasal 1 ayat 2).

Selain itu, definisi konservasi juga terdapat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Undang-Undang ini menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya (Pasal 1 ayat 18).

Dalam konteks regulasi kelautan dan perikanan, terminologi konservasi terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (UU 31/2004) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (UU 45/2009) tentang Perikanan dan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (UU 27/2007) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 (UU 1/2014) tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Menurut UU 31/2004 jo UU 45/2009, konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan (Pasal 1 ayat 8).

Sementara menurut UU 27/2007 jo UU 1/2014, konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya pelindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (Pasal 1 ayat 19).

Definisi-definisi tentang konservasi menurut Undang-Undang yang berbeda diatas menunjukan bahwa konservasi yang diterapkan di Indonesia merujuk pada World Conservation Strategy yang dikembangkan oleh IUCN tahun 1992 dan konsep pembangunan berkelanjutan yang dikembangkan oleh World Commission on Environment and Development tahun 1987.  Hal ini berarti bahwa konservasi yang dimaksud adalah pemanfaatan berkelanjutan (sustainable use).

Konservasi Ikan Komersial

Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) mengatur beberapa pasal yang secara eksplisit menggunakan terminologi konservasi. Pada Bab V tentang pengaturan tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), terdapat Pasal 61 yang berjudul ‘Konservasi Sumber Daya Hayati’. Beberapa pengaturan pada Pasal 61 adalah negara pantai menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah ZEE, menjamin pemeliharaan sumber daya hayati agar tidak terancam oleh over-eksploitasi, memelihara atau memulihkan populasi spesies yang ditangkap pada level Maximum Sustainable Yield.

Pada Bab VII tentang pengaturan laut lepas, terdapat Seksi 2 yang berjudul ‘Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Laut Lepas’.  Seksi 2 ini terdiri dari 5 pasal, yaitu Pasal 116 sampai Pasal 120 yang kesemuanya mengatur tentang konservasi di laut lepas.

Pengaturan konservasi sumber daya hayati di wilayah ZEE pada Pasal 61 diatas serta pasal-pasal pada Seksi 2 tentang Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Laut Lepas menunjukan bahwa konservasi pada dasarnya tindakan pengelolaan perikanan untuk menjamin pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan (sustainable use) sebagaimana definisi konservasi yang diakui secara luas dalam World Conservation Strategy tahun 1992.

Dengan Indonesia meratifikasi konvensi hukum laut internasional ini, maka konsep konservasi yang dijalankan Pemerintah Indonesia adalah pemanfaatan sumber daya ikan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Code of Condcut for Responsible Fisheries (CCRF) atau tata laksana perikanan yang bertanggungjawab yang disetujui oleh seluruh peserta Konferensi FAO juga mengatur tentang konservasi.  Pada Kata Pengantar CCRF menyebutkan bahwa “…pendekatan baru dalam pengelolaan perikanan yang mencakup pertimbangan konservasi dan lingkungan merupakan kebutuhan mendesak.”  Demikian juga pada bagian Pendahuluan CCRF menyatakan bahwa “tata laksana ini mengatur prinsip-prinsip dan standar internasional tentang perilaku praktek-praktek yang bertanggungjawab untuk menjamin konservasi efektif, pengelolaan, dan pembangunan sumber daya perairan dengan menghormati ekosistem dan keanekaragaman hayati.”

CCRF terdiri atas 12 pasal dan kata konservasi ditemukan hampir di semua pasal-pasal tersebut.  Pasal yang tidak memuat kata konservasi hanya terdapat di Pasal 3 (Pertalian Dengan Instrumen Internasional Lain), Pasal 5 (Kebutuhan Khusus Negara-Negara Berkembang), dan Pasal 9 (Pembangunan Budidaya).

Pasal 6 (Prinsip-Prinsip Umum) CCRF mencakup 19 ayat dimana hampir semua ayat mengatur tentang konservasi.

Uraian prinsip-prinsip dasar dalam tata laksana perikanan bertanggungjawab (CCRF) memberikan penegasan bahwa konservasi dan pengelolaan perikanan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Konservasi Jenis Ikan Terancam Punah

Secara umum kepunahan spesies merupakan hasil dari seleksi alam dimana spesies yang gagal beradaptasi dengan perubahan kondisi ekologis atau tingkat kematian lebih besar daripada tingkat kelahiran akan mengalami kepunahan.  Spesies dengan populasi kecil lebih mudah mengalami kepunahan dibandingkan spesies dengan populasi yang besar.  Demikian juga dengan spesies yang hidup di wilayah geografi yang terbatas lebih mudah punah ketimbang spesies dengan hidup di wilayah geografis yang luas.

Namun para ahli memperkirakan bahwa laju kepunahan spesies saat ini antara 1.000 hingga 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan laju kepunahan alami.  Kondisi ini sering disebut sebagai krisis kepunahan keenam, setelah lima gelombang kepunahan spesies secara massif yang dikenal dalam sejarah geologi.

Kelima sejarah geologi dimaksud, menurut Holsinger (2013), adalah masa Ordovician (440 juta tahun yang lalu), masa Devonian (360 juta tahun yang lalu), masa Permian (250 juta tahun yang lalu), masa Triassic (210 juta tahun yang lalu), dan Cretaceous (65 juta tahun yang lalu).

Tingginya laju kepunahan spesies dewasa ini lebih banyak disebabkan oleh campur tangan manusia yang mengatasnamakan pembangunan ekonomi.  Sodhi dkk (2009) mencatat beberapa driver kepunahan yang disebabkan oleh campur tangan manusia, yaitu deforestasi, over-eksploitasi, introduksi spesies invasif, dan perubahan iklim.

Deforestasi merupakan driver utama kepunahan spesies, baik secara langsung maupun tidak langsung.  Sebagai contoh, diperkirakan 21% spesies di hutan Asia Tenggara akan punah pada tahun 2100 yang disebabkan oleh kegiatan deforestasi masa lalu dan masa kini. Over-eksploitasi merupakan driver penting terhadap kepunahan spesies bagi hewan vertebrata dan bersinergi dengan driver lainnya seperti hilangnya habitat.  Sebagai contoh, pembangunan jalan dan rel kereta api memungkinkan kegiatan penebangan hutan di hutan perawan yang sebelumnya merupakan kawasan terpencil menjadi semakin mudah diakses oleh para pemburu.  Over-eksploitasi diperkirakan menjadi ancaman utama bagi setidaknya sepertiga dari burung dan amfibi yang terancam punah.

Sebagai driver kepunahan spesies, spesies invasif menyebabkan perubahan ekosistem dan komunitas biologi yang pada gilirannya menjadi penyebab utama hilangnya biodiversitas.  Invasif spesies berkontribusi sebesar 54%, yaitu 91 dari 170 spesies punah yang telah teridentifikasi.

Sementara driver perubahan iklim yang disebabkan oleh kegiatan manusia berpotensi menjadi malapetaka bagi kehilangan biodiversitas di masa mendatang.

Dari perspektif ekonomi, Pearce dan Turner (1990) menjelaskan bahwa kepunahan spesies disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pemanenan dilakukan dengan biaya yang sangat rendah, discount rate dari perburuan dan penangkapan species sangat tinggi, dan tidak adanya kepemilikan (common property) dan kondisi akses terbuka (open access).

IUCN (2007) mencatat bahwa konsekuensi kepunahan spesies, masih dari perspektif ekonomi, adalah kehilangan sumber makanan penting bagi manusia, kehilangan bahan dasar untuk produk-produk kebutuhan hidup termasuk produk kesehatan, dan kegiatan ekonomi lainnya seperti berburu, memancing, pariwisata dan sebagainya.

Nilai moneter dari barang dan jasa yang disediakan oleh ekosistem diperkirakan mencapai US$ 33 triliun per tahun, hampir dua kali produksi global yang dihasilkan oleh aktifitas manusia.  Diperkirakan juga bahwa sekitar 50.000-70.000 spesies tumbuhan digunakan untuk pengobatan tradisional dan modern di seluruh dunia.  Sekitar 100 juta metrik ton organisme perairan, termasuk ikan, moluska, dan krustasea diambil dari alam setiap tahunnya dan merepresentasikan kontribusi vital bagi ketahanan pangan dunia.  Daging dari binatang liar memberi kontribusi signifikan terhadap sumber makanan dan mata pencaharian masyarakat.

Dari sisi ekologi, beragam spesies dan habitatnya memainkan peran penting dalam fungsi ekosistem dan penyediaan jasa ekosistem, termasuk dalam hal ini adalah siklus nutrien dan air, pembentukan dan retensi tanah, daya tahan terhadap spesies invasif, penyerbukan tanaman, pengatur iklim, dan kontrol terhadap hama dan polusi.  Dengan demikian eskalasi kehilangan biodiversitas akan berdampak luas bukan saja bagi manusia tapi juga ketahanan lingkungan.

Terlepas dari perspektif ekonomi dan ekologi, kepunahan spesies merupakan isu moral sebab manusialah yang menghancurkan habitat, mengintroduksi spesies invasif, melakukan over-eksploitasi, dan menyebabkan perubahan iklim global.  Karena itu mencegah terjadinya kepunahan spesies merupakan tanggungjawab moral untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut dan menyelamatkan spesies dari kepunahan.

Untuk menghindari kepunahan spesies secara massif dan konsekuensi yang menyertainya, para pemimpin dunia telah menandatangani kesepakatan-kesepakatan internasional terkait konservasi spesies, khususnya konservasi jenis ikan terancam punah, seperti The Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), the Convention on Biological Diversity (CBD), dan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Dari ketiga kesepakatan tersebut, Pemerintah Indonesia menandatangani dua diantaranya, yaitu the Convention on Biological Diversity (CBD) dan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

***

Cuplikan buku: Potret Kebijakan Kelautan dan Perikanan

http://nulisbuku.com/books/view_book/9213/potret-kebijakan-kelautan-dan-perikanan

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *