RUU Cipta Kerja atau yang dikenal dengan Omnibus Law telah menjadi kontroversi, bahkan sejak masih menjadi wacana.  Para pemangku kepentingan, seperti ahli hukum, serikat buruh, dan penggiat lingkungan menolak substansi Omnibus Law ini.  Bagaimana dengan sektor perikanan tangkap?

Sebelum membahas substansi Omnibus Law sektor perikanan tangkap, beberapa kondisi terkait dengan perikanan tangkap perlu dipaparkan.

Pertama, kondisi ekosistem pesisir yang menjadi pusat reproduksi perikanan laut.  LIPI (2018) melaporkan bahwa ekosistem terumbu karang Indonesia dalam kondisi sangat baik hanya 6,56%, selebihnya dalam kondisi baik 22,96%, cukup 34,30%, dan jelek 36,18%.  Ekosistem padang lamun, masih menurut LIPI (2017), dalam kondisi sehat hanya 5%, sisanya kurang sehat 80%, dan tidak sehat 15%.  Sementara kondisi mangrove, menurut Kemenko Perekonomian (2017), dalam kondisi baik 48% dan rusak 52%.  Dengan demikian, secara umum kondisi ekosistem pesisir yang menjadi penopang utama produksi perikanan tangkap dalam kondisi yang kurang menggembirakan.

Kedua, kondisi tingkat eksploitasi sumber daya ikan.  Berdasarkan Kepmen 50/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPP RI, tingkat eksploitasi sumber daya ikan didominasi oleh fully-exploited (44%) dan over-exploited (37%), hanya menyisakan kondisi moderate sebesar 18%.  Sebagai catatan, fully exploited berarti tingkat eksploitasi berada pada level Maximum Sustainable Yield (MSY), over-exploited telah melewati level MSY, dan moderate dibawah level MSY.  MSY sendiri adalah level tangkapan ikan secara lestari.

Ketiga, kondisi nelayan tangkap. Masyarakat nelayan dikenal dengan masyarakat miskin, bahkan yang termiskin.  Bene (2003) menyebutkan sebagai the poorest of the poor.  Hal ini dikonfirmasi oleh Sutomo dan Marhaeni (2015) yang melaporkan bahwa 23,79% nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut masuk dalam kategori miskin.  Indikator lain terlihat dari komposisi kapal perikanan tangkap nasional dimana 96% merupakan kapal skala subsisten dan kecil dengan ukuran kapal kurang dari 10 GT.  Hal ini berarti mayoritas nelayan Indonesia menangkap ikan di perairan pesisir dan hanya sedikit yang menangkap ikan di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas (high seas).

RUU Cipta Kerja Sektor Perikanan

RUU Cipta Kerja dibangun dengan landasan pemikiran bahwa saat ini terjadi kompleksitas dan obesitas regulasi yang menghambat investasi, sehingga diperlukan suatu Undang-Undang yang bisa menyederhanakan perizinan berusaha. Pemerintah dalam hal ini menggunakan pendekatan Omnibus Law, yaitu teknis legislasi yang mengintegrasikan beberapa Undang-Undang.

Tujuan RUU Cipta Kerja adalah “menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata…melalui kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian, peningkatan ekosistem investasi, kemudahan berusaha, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional” (Pasal 3).

Terkait pengaturan dalam sektor perikanan tangkap, setidaknya terdapat empat catatan penting dalam RUU Cipta Kerja ini. 

Pertama, definisi nelayan kecil.  RUU Cipta Kerja mendefenisikan nelayan kecil sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan (Pasal 1 ayat 11). Definisi ini tidak menyebutkan indikator yang jelas tentang nelayan kecil seperti yang terdapat pada UU 31/2004 jo UU 45/2009 tentang Perikanan dan UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Indikator nelayan kecil menurut UU 45/2009 adalah orang yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT.  Sementara indikator pada UU 7/2016 menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 10 GT.  Tanpa adanya indikator yang jelas, dikuatirkan nelayan besar akan menerima keistimewaan yang dimiliki oleh nelayan kecil, seperti menerima subsidi pemerintah, dapat menangkap ikan hampir dimana saja, tidak perlu mengurus ijin menangkap ikan, dan sebagainya.

Kedua, penyederhanaan perijinan.  Saat ini perusahaan perikanan tangkap harus memiliki tiga surat ijin, yaitu Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).  RUU Cipta Kerja menghapus ijin-ijin tersebut dan diganti dengan terminologi baru yang disebut dengan “Perijinan Berusaha”.  RUU ini belum mengelaborasi perijinan berusaha dan memandatkan kepada pemerintah untuk mengaturnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP).  Kekuatiran yang muncul adalah perijinan berusaha akan direlaksasi untuk memudahkan mengalirnya investasi dalam perikanan tangkap.  Padahal dalam konteks pengelolaan perikanan, perijinan merupakan instrumen penting dalam pengendalian perikanan.  Jika kebijakan relaksasi dilakukan, maka tingkat eksploitasi sumber daya ikan akan semakin parah yang pada gilirannya justeru mematikan bisnis perikanan itu sendiri.

Ketiga, re-sentralisasi pengelolaan perikanan. RUU Cipta Kerja menyebutkan bahwa perijinan berusaha dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 26), tanpa menyebut peran pemerintah daerah.  Sebelum RUU Cipta Kerja, telah terjadi resentralisasi pengelolaan perikanan tangkap dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat melalui UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ada kekuatiran sentralisasi pengelolaan perikanan tangkap akan memberikan beban yang cukup berat bagi pemerintah pusat, sehingga tidak efektif dalam implementasinya. Desentralisasi sebenarnya jawaban atas luasnya perairan Indonesia dengan ribuan pulau dan beragamnya sumber daya ikan yang dimiliki.

Keempat, peringanan sanksi. Beberapa ketentuan pasal pidana penjara dan denda pada UU Perikanan diganti dengan sanksi administrasi pada RUU Cipta Kerja.  Hal ini dikuatirkan tidak menimbulkan efek jera dalam penerapan regulasi perikanan.

Investasi Perikanan Tangkap

Narasi yang selama ini dibangun pemerintah dengan rumusan RUU Cipta Kerja adalah mengutamakan investasi alias investasi sebagai panglima.  Namun demikian, belum ada penjelasan detail tentang investasi seperti apa yang akan dilakukan. Karena itu, berdasarkan deskripsi sebelumnya, ada beberapa rekomendasi kebijakan investasi perikanan tangkap yang perlu diambil pemerintah. 

Pertama, investasi pada perbaikan stok ikan, terutama yang telah mengalami over-exploited.  Jika penangkapan terus dilakukan terhadap sumber daya ikan yang telah mengalami over-exploited, maka kepunahan spesies bisa saja terjadi. Kebijakan yang bisa diambil adalah dengan mengurangi jumlah armada penangkapan yang mentargetkan ikan yang telah over-exploited.  Disinilah peran instrumen perijinan dalam pengendalian perikanan tangkap.

Kedua, investasi pada perbaikan ekosistem pesisir.  Ekosistem pesisir yang telah mengalami kerusakan perlu dilakukan restorasi agar perannya sebagai pusat reproduksi ikan dan peran ekologis lainnya dapat dikembalikan.  Termasuk dalam hal ini investasi pada peningkatan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi (Marine Protected Areas/MPAs) yang sudah dibentuk dan rehabilitasi tambak-tambak yang terbengkalai (abandoned fish pond).

Ketiga, investasi pada pemberantasan IUU (Illegal, Unreported, & Unregulated) fishing.  Periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi sangat intensif memberangus penangkapan ikan ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing.  Hal ini perlu dilanjutkan pada periode kedua, termasuk memberantas praktek penangkapan ikan merusak (destructive fishing practices), seperti penggunaan bom dan bius ikan.  Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah memutus rantai pasok material bom dan bius ikan.

Keempat, investasi pada penggunaan alat penangkapan ikan ramah lingkungan.  Alat-alat penangkap ikan yang tidak selektif, termasuk alat tangkap dengan ukuran mata jaring (mesh size) kecil, perlu diganti secara gradual dengan alat tangkap ikan yang selektif.  Ini tidak mudah, tapi bisa dilakukan.  Jika pemerintah orde baru bisa menghapus jaring trawl atau pukat harimau, maka pemerintah sekarang mestinya juga bisa. Kelima, investasi pada transformasi nelayan. Nelayan kecil yang selama ini menangkap ikan di perairan pesisir perlu ditransformasi secara bertahap menjadi nelayan menengah/besar yang menangkap ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas (high seas).  Tentunya dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.  Ini juga tidak mudah, tapi bisa dilakukan dengan perencanaan yang matang.

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *