Pasar karbon atau carbon market terkait erat dengan gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.

Gas rumah kaca berperan sebagai selimut yang memanasi dan kemudian mengubah iklim bumi secara global.  Karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca dengan kontribusi paling besar, lebih dari 50%, selain metana (CH4), nitrat oksida (N2O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF6).

Gas rumah kaca merupakan gas yang dilepaskan oleh hasil pembakaran bahan bakar fosil (combustion process), seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, yang digunakan untuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik,  dan kegiatan industri oleh hampir semua negara-negara di dunia. Selain itu, tingginya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer diperparah dengan maraknya penebangan hutan (deforestasi) di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia.  Bahkan untuk Indonesia, kombinasi dari kegiatan deforestasi, degradasi lahan gambut dan kebakaran hutan telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia, bersama Amerika Serikat, Cina, dan Jepang.

Untuk memperlambat laju perubahan iklim dan pemanasan global, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengurangi dan atau mencegah emisi gas rumah kaca yang dilepaskan akibat perbuatan manusia.  Tindakan ini disebut dengan tindakan mitigasi yang mencakup pengurangan penggunaan BBM untuk kendaraan, penggunaan energi bersih terbarukan, penghematan pemakaian listrik, mendaur ulang limbah, memelihara hutan, dan sebagainya.

Salah satu instrumen ekonomi yang berperan penting memberikan insentif bagi kegiatan mitigasi perubahan iklim adalah pasar karbon. Dalam pasar karbon, yang diperdagangkan sesungguhnya adalah hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara-ton-CO2 (ton CO2 equivalent). Hak di sini dapat berupa hak untuk melepaskan gas rumah kaca ataupun hak atas penurunan emisi gas rumah kaca.

Pasar karbon berdasarkan pembentukannya terdiri atas pasar karbon sukarela (voluntary carbon market) dan pasar karbon wajib (compliance market).

Pasar Karbon Sukarela

Pasar karbon sukarela memungkinkan perusahaan dan individu melakukan pembelian dan penjualan carbon offsets berbasis kerelaan.  Perbedaannya dengan pasar karbon wajib, pasar karbon sukarela memperkenankan sektor-sektor yang belum diatur atau di negara yang belum memiliki rejim kewajiban untuk melakukan perdagangan emisi karbon secara sukarela.  Pasar ini bisa mengembangkan program secara lebih fleksibel yang tidak bisa dilakukan dibawah rejim pasar karbon wajib.

Perdagangan karbon dalam pasar sukarela ini umumnya bersumber dari program energi terbarukan, pemanfaatan lahan, dan pelestarian hutan. Program-program tersebut menghasilkan sumber pendapatan bagi kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan juga memperoleh keuntungan karbon.

Saat ini telah berkembang program mitigasi perubahan iklim melalui program konservasi ekosistem pesisir, yaitu mangrove, lamun, dan rawa pasang surut (tidal marshes) yang kemudian terkenal dengan istilah Blue Carbon. Keunikan Blue Carbon adalah kandungan karbon sebagian besar tersimpan di sedimen ekosistem pesisir (below ground) dibandingkan pada biomas tumbuhan (above ground).

Permintaan (demand) pada pasar karbon ini terbentuk semata karena adanya keinginan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan bukan karena adanya kewajiban untuk itu. Keinginan ini memicu terjadinya perdagangan karbon antara si empunya keinginan dengan penyedia karbon yang kerap kali terjadi secara langsung (over the counter). Dalam beberapa kasus, keinginan tersebut digabungkan menjadi komitmen kolektif sehingga pasarnya membesar dan dapat menarik keterlibatan pihak lain seperti perantara, investor, maupun layanan bursa.

Pasar karbon sukarela menggunakan mekanisme dengan system crediting atau sering juga disebut baseline-and-crediting.  Dalam mekanisme ini,  penurunan emisi adalah selisih dari skenario emisi tanpa adanya proyek penurunan emisi (baseline) dengan emisi aktual setelah adanya proyek.  Komoditi yang diperdagangkan adalah penurunan emisi yang telah disertifikasi berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di pasar tersebut. Komoditi ini disebut juga sebagai kredit karbon dimana satu unit kredit karbon biasanya setara dengan penurunan emisi satu ton karbon dioksida.

Kredit yang dihasilkan dari suatu proyek yang sudah terverifikasi dapat dijual dan digunakan oleh pembeli (buyer) untuk memenuhi target penurunan emisi atau bahkan untuk menjadikan kegiatan yang dilakukan pembeli menjadi “netral karbon” (carbon neutral) atau “nol emisi” (zero emission).

Beberapa program sertifikasi kredit karbon untuk pasar sukarela adalah Verified Carbon Standard (VCS), the Climate, Community and Biodiversity Alliance (CCBA), Gold Standard (GS), Plan Vivo, Panda Standard, American Carbon Registry, dan sebagainya.  Mekanisme sistem crediting untuk pasar karbon sukarela menurut DNPI (2013) secara umum mempunyai tahapan sebagai berikut:

  1. Tahap pengusulan, dimana proyek menyusun dokumen usulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  2. Tahap validasi, dimana kesesuaian dokumen usulan dengan persyaratan dan ketentuan diperiksa.
  3. Tahap registrasi, dimana proyek dinyatakan memenuhi syarat dan dicatat sebagai peserta skema crediting
  4. Tahap verifikasi, dimana hasil penurunan emisi dalam suatu periode tertentu diperiksa kebenaran dan kesesuaiannya.
  5. Tahap penerbitan kredit karbon, dimana sejumlah kredit karbon diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi.

Pasar Karbon Wajib

Pasar karbon wajib (compliance market) adalah kebalikan dari pasar karbon sukarela, terbentuk karena ada kebijakan yang mewajibkan pengurangan dan atau pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca, seperti kewajiban yang diatur dalam Protokol Kyoto.

Protokol Kyoto adalah perjanjian internasional yang mengikat secara hukum (legally binding) bagi negara-negara yang meratifikasinya dan mewajibkan negara-negara maju (Annex-1) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara kolektif sebesar 5,2% selama 5 tahun, antara 2008-2012, dibandingan dengan emisi tahun 1990.  Saat ini para pihak sedang mengembangkan protokol baru sebagai pengganti Protokol Kyoto yang sudah selesai sejak tahun 2012 lalu.

Protokol Kyoto menggunakan prinsip ‘common but differentiated responsbilities’ yang berarti bahwa negara-negara di dunia mempunyai tanggungjawab bersama tetapi dengan porsi yang berbeda. Dalam hal ini negara-negara maju yang masuk dalam Annex-1  berkewajiban mengurangi produksi gas rumah kaca, sementara negara-negara berkembang yang masuk dalam Non-Annex-1 berkewajiban mencegah gas rumah kaca dilepas ke atmosfir.

Negara-negara yang telah mendapat target emisi karbon berdasarkan Protokol Kyoto kemudian mendistribusikan target tersebut ke perusahaan-perusahaan dengan emisi karbon tinggi yang disebut dengan cap.  Umumnya cap diterapkan dalam bentuk pengalokasian kuota (allowance) emisi bagi para peserta pasar yang dilakukan di awal periode. Di akhir periode, para peserta harus menyetorkan (surrender) unit kuota kepada lembaga yang ditentukan sejumlah emisi aktual yang telah dilepaskan. Peserta yang melewati cap-nya dapat membeli tambahan unit kuota dari mereka yang kuotanya tidak terpakai sehingga terjadilah perdagangan karbon.

Protokol Kyoto memungkinkan kerjasama antara negara maju dan negara berkembang dalam mengurangi gas rumah kaca, yaitu melalui mekanisme yang disebut  Clean Development Mechanism (CDM).  Dengan mekanisme ini, negara maju yang belum berhasil mencapai target emisi karbon dapat menggantinya dengan melaksanakan ‘proyek karbon’ di negara berkembang, seperti proyek renewable energy (pembangkit listrik tenaga air, angin, matahari), proyek efisiensi energi, proyek konservasi lingkungan, dan sebagainya.

Jumlah gas rumah kaca yang berhasil dicegah untuk tidak lepas ke atmosfir melalui proyek CDM di negara berkembang tersebut kemudian dijadikan sebagai ‘kredit karbon’ oleh negara maju.  Kredit karbon selanjutnya diperhitungkan dalam pencapaian negara maju terhadap target emisi karbon.

Mekanisme yang digunakan untuk pasar wajib ini dikenal dengan emission trading system (sistem perdagangan karbon).  Nama lain dari sistem ini adalah cap-and-trade.  Konsep cap-and-trade ini sebelumnya sudah diterapkan di Amerika khususnya bagi perusahaan yang menghasilkan limbah sulfur dioxide (SO2).  Mekanisme ini dikembangkan untuk mengurangi terjadinya hujan asam (acid rain) yang disebabkan oleh emisi gas SO2 pada tahun 1990.  Sistem ini secara sistematis berhasil mengurangi emisi gas tersebut di Amerika.

Dengan mekanisme ini, setiap pihak yang terkena pembatasan emisi harus melaporkan emisi gas rumah kacanya secara periodik (biasanya tahunan) kepada lembaga yang ditentukan. Dari laporan tersebut dapat diketahui apakah emisi pihak tersebut melebihi batas yang ditentukan atau tidak. Untuk pembuat kebijakan, laporan ini juga digunakan sebagai dasar menentukan batas emisi di tahun berikutnya.

Sertifikasi untuk pasar karbon wajib dalam kerangka Protokol Kyoto dikeluarkan oleh Dewan Eksekutif Clean Development Mechanism (CDM) dalam bentuk Certified Emission Reductions (CER) atau sertifikat pengurangan karbon.  Syarat utama untuk bisa memperoleh karbon kredit adalah negara-negara maju mesti bisa membuktikan bahwa mereka benar-benar telah mengupayakan penurunan emisi karbon melalui program pengurangan konsumsi energi, peningkatan efisiensi energi, atau penggunaan energi terbarukan.

Persyaratan lain yang juga penting adalah apa yang disebut dengan ‘additionality’.  Additionality berarti bahwa proyek karbon di negara berkembang hanya mungkin terealisasi melalui mekanisme perdagangan karbon.  Jadi, jika suatu negara berkembang sudah merencanakan dan mengalokasikan anggaran untuk proyek karbon, maka pendanaan proyek melalui mekanisme perdagangan karbon dianggap ‘tidak additional’.  Dengan kata lain, proyek karbon dianggap ‘tidak additional’ jika tanpa pendanaan melalui mekanisme perdagangan karbon, proyek tersebut tetap bisa berjalan.

Setelah kedua persyaratan tersebut terpenuhi, proses berikutnya adalah menghitung ‘baseline’ yaitu prakiraan emisi karbon jika tidak ada proyek karbon.  Karbon kredit dihitung berdasarkan selisih antara baseline dengan emisi karbon yang dihasilkan setelah proyek.  Hal yang wajib dilakukan untuk menjamin kredibilitas analisis baseline dan kalkulasi emisi karbon setelah proyek adalah proses verifikasi.

Proses ini dilakukan oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan bahwa proyek karbon tersebut betul-betul telah mengurangi emisi karbon.  Jika semua persyaratan dan tahapan telah dilakukan, termasuk validasi dan verifikasi, maka Dewan Eksekutif CDM akan mengeluarkan Certified Emission Reductions (CER) atau sertifikat pengurangan karbon kepada negara yang bersangkutan.

***

Cuplikan buku: Pendanaan Berkelanjutan bagi Kawasan Konservasi Laut

http://www.nulisbuku.com/books/view_book/7723/pendanaan-berkelanjutan-bagi-kawasan-konservasi-laut

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *