Dulu, kita mengenal konsep pembangunan berwawasan lingkungan.  Konsep yang digagas dan diperjuangkan dengan gigih oleh Emil Salim sebagai Menteri Lingkungan Hidup.  Dalam perjalanannya, konsep ini berganti dengan pembangunan berkelanjutan seiring dengan kesepakatan global dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brasil, tahun 1992.  Konsep pembangunan berkelanjutan yang disepakati dalam KTT Bumi ini mengacu pada World Commission on Environment and Development (WCED) yang dikenal juga dikenal dengan Komisi Brundtland.  Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Emil Salim merupakan anggota dan tim perumus Komisi WCED.

Selain menyepakati konsep pembangunan berkelanjutan, KTT Bumi juga mennyepakati Agenda 21, yaitu program aksi global yang secara komprehensif mencakup semua bidang pembangunan berkelanjutan, termasuk perikanan.  Bidang perikanan ini mengatur pengelolaan sumber daya perikanan di laut lepas (high seas) dan di wilayah jurisdiksi nasional.

Pada perikanan laut lepas, Agenda 21 memandatkan kepada semua negara pantai untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan perikanan, khusunya dalam pengelolaan ikan-ikan yang bermigrasi jauh (highly migratory species) dan ikan-ikan yang bermigrasi terbatas (straddling fish stock).  Sementara untuk pengelolaan perikanan di wilayah jurisdiksi nasional, negara pantai diharapkan memiliki komitmen untuk melakukan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan terhadap sumber daya perikanan di wilayah jurisdiksi nasional, mendukung keberlanjutan perikanan artisanal skala kecil, melarang praktek-praktek penangkapan ikan yang merusak lingkungan (destructive fishing practices), dan mengembangkan kawasan konservasi.

Agenda 21 terkait kelautan dan perikanan seperti gambaran diatas pada dasarnya merujuk pada  the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut Internasional yang disepekati tahun 1982.  UNCLOS membagi laut ke dalam dua zona maritim yaitu zona-zona yang berada di bawah yurisdiksi nasional dan zona-zona di luar yurisdiksi nasional. 

Zona-zona maritim yang berada dibawah kedaulatan penuh adalah perairan pedalaman (internal waters), perairan kepulauan (archipelagic waters) bagi negara kepulauan, dan laut teritorial (territorial sea).  Zona-zona maritim yang berada di bawah wewenang dan hak khusus negara pantai adalah jalur tambahan (contigous zone), Zona Ekonomi Eksklusif (exclusive economic zone), dan landas kontinen (continental shelf).  Sementara zona-zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional adalah laut lepas (high seas) dan kawasan dasar laut internasional (international seabed area).

UNCLOS memandatkan kepada negara pantai ntuk mempromosikan tujuan dari pemanfaatan optimum sumber daya perikanan agar tidak terjadi penangkapan ikan berlebih, yaitu dengan menjaga stok ikan pada level Maximum Sustainable Yield (MSY).

UNCLOS juga mengatur secara garis besar mengenai beberapa spesies ikan yang mempunyai sifat khusus, termasuk jenis ikan yang beruaya terbatas (straddling fish) dan jenis ikan yang beruaya jauh (highly migratory fish)Karena itu negara pantai diminta untuk bekerjasama melalui organisasi internasional untuk menjain konservasi dan mempromosikan pemanfaatan optimum spesies-spesies tersebut, baik di dalam maupun diluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). 

UNCLOS memberi mandat kepada negara pantai untuk melaksanakan konferensi tentang jenis ikan yang beruaya terbatas dan jenis ikan yang beruaya jauh. Karena itu, pada Agustus 1995, ditandatangani Agreement for the Implementation of the Provisions of the UNCLOS of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (United Nations Implementing Agreement/UNIA 1995).

UNIA 1995 mengharuskan negara pantai dan negara penangkap ikan di Laut Lepas untuk bekerjasama melalui Regional Fisheries Management Organization (RFMO).  Dengan mandat tersebut, saat ini telah terbentuk 17 RFMO di dunia dimana Indonesia menjadi anggota di tiga organisasi RFMO, yaitu Indian Ocean Tuna Commission/IOTC (Komisi Ikan Tuna Samudera Hindia), Commission for the Conservation of Southern Bluefin Tuna/CCSBT (Komisi Konservasi Ikan Tuna Sirip Biru Selatan), dan Western and Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC (Komisi Perikanan Wilayah Pasifik Barat dan Tengah). 

Sejalan dengan Agenda 21, UNCLOS, dan UNIA, Konferensi FAO tahun 1995 secara konsensus menyetujui Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) atau Tata Laksana Perikanan yang Bertanggungjawab. CCRF mengatur prinsip-prinsip dan standar internasional tentang perilaku praktek-praktek yang bertanggungjawab untuk menjamin konservasi, pengelolaan, dan pembangunan sumber daya perairan yang efektif dengan memperhatikan ekosistem dan keanekaragaman hayati. 

Dengan CCRF, negara harus mencegah tangkap lebih (overfishing) dan penangkapan ikan yang melebihi kapasitas (excess fishing capacity), dan harus melaksanakan langkah pengelolaan untuk menjamin upaya penangkapan seimbang dengan kapasitas produktif sumber daya perikanan tersebut dan pemanfaatannya yang berkelanjutan.

KTT Bumi tahun 1992, selain menghasilkan Agenda 21, juga menyepakati Konvensi Keanekaragaman Hayati (the Convention on Biological Diversity/CBD), yaitu kesepakatan global tentang konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keragaman biologi.  Otoritas tertinggi konvensi ini adalah the Conference of the Parties (COP) yang terdiri dari semua pemerintah yang telah meratifikasi kesepakatan, termasuk Indonesia.  Pada pertemuan COP 10 di Jepang tahun 2010, disepakati Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati dan Target Aichi 2011-2020 yang terdiri dari 20 target. 

Aichi Target 6 menyebutkan bahwa pada tahun 2020 semua stok ikan dan invertebrata dan tumbuhan akuatik dikelola dan ditangkap secara berkelanjutan, secara legal, dan menerapkan pendekatan ekosistem, sehingga bisa menghindari overfishing.  Rencana dan tindakan pemulihan terhadap semua spesies yang mulai dilaksanakan, kegiatan perikanan tidak berdampak signifikan terhadap spesies terancam punah dan ekosistem rentan, dan dampak dari kegiatan perikanan terhadap stok ikan, spesies, dan ekosistem berada pada batas-batas ekologi yang aman. Aichi Target 6 juga selaras dan mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan, UNCLOS, CCRF, dan UNIA 1995.

Seiring dengan berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015, UN Sustainable Development Summit 2015 mengadopsi dokumen ‘Transforming Our Wolrd: 2030 Agenda for Sustainable Development’ sebagai dokumen agenda pembangunan berkelanjutan 2030.  Dokumen ini selanjutnya dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang terdiri dari 17 tujuan/goals dan 169 target.  Pengelolaan perikanan terdapat pada Goal 14 berjudul ekosistem lautan (life below water): Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan Perikanan di Indonesia

FAO mengevaluasi status pemanfaatan sumber daya ikan global berdasarkan perairan-perairan penting yang dikelompokkan menjadi 16 perairan dunia dimana Indonesia masuk dalam kategori 2 wilayah perairan, yaitu Perairan Pasifik Barat Tengah (Western Central Pacific) dengan kode wilayah 71 dan Samudera Hindia Timur (Eastern Indian Ocean) dengan kode wilayah 57. Pengelompokaan wilayah perairan FAO tersebut kemudian diterjemahkan menjadi Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pada awalnya terdapat 9 WPP, namun kemudian berkembang menjadi 11 WPP yang terdiri dari 8 WPP dari kode wilayah 71 (Perairan Pasifik Barat Tengah) dan 3 WPP dari kode wilayah 57 (Samudera Hindia Timur).

WPP merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang menjadi dasar dalam penentuan status stok ikan di perairan Indonesia. Pemerintah secara regular menyampaikan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB), dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di setiap WPP melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. 

Estimasi terakhir menunjukan bahwa stok ikan di perairan Indonesia sebesar 12,5 juta ton per tahun (Kepmen 50/ 2017).  Dari estimasi stok tersebut, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB) atau Total Allowable Catch (TAC) ditetapkan 80%, sehingga JTB yang berlaku sebesar 10 juta ton per tahun.  Tahun 2018, produksi perikanan tangkap laut Indonesia mencapai 6,7 juta ton.

Indonesia merupakan tujuh negara terbesar (top seven) penghasil perikanan tangkap dunia, bersama adalah China, Peru, India, Rusia, USA, dan Vietnam.  Produksi dari ketujuh negara tersebut mencakup 50% dari total produksi perikanan tangkap.  Kontribusi China masih tertinggi yang mencapai 15%, sementara Indonesia tertinggi kedua dengan kontribusi sebesar 7%. 

Catatan paling penting dalam pengelolaan perikanan adalah tingkat pemanfaatan atau level eksploitasi.  Kepmen 50/2017 menunjukan bahwa semua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) mengalami over-exploited untuk jenis ikan yang berbeda.  Demikian juga, semua jenis ikan mengalami over-exploited di WPP yang berbeda.  Lobster, misalnya, mengalami over-exploited di 6 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), yaitu  WPP 571, WPP 712, WPP 713, WPP 714, WPP 715, dan WPP 717.

Status over-exploited menunjukan tingkat penangkapan ikan yang telah melewati batas keberlanjutan atau melampaui Maximum Sustainable Yield (MSY). Selain itu, ada juga tingkat fully-exploited (tingkat penangkapan berada pada level MSY) dan moderate (tingkat penangkapan dibawah level MSY). 

Pemahaman terhadap tingkat eksploitasi sumber daya ikan memudahkan pemerintah dalam mengelola sumber daya ikan.  Kebijakan perikanan yang perlu diambil untuk sumber daya ikan yang telah mengalami over-exploited adalah mengurangai upaya penangkapan ikan, misalnya dengan mengurangi armada penangkapan ikan melalui instrumen perijinan.  Upaya penangkapan dapat ditambah hanya untuk sumber daya ikan pada level moderate, sementara upaya penangkapan ikan dipertahankan dengan monitor ketat untuk level fully-exploited.

Menghilangkan over-exploited merupakan salah satu tujuan utama pengelolaan perikanan. Melakukan pembiaran atau menambah upaya penangkapan terhadap kondisi over-exploited akan menggiring perikanan menuju kehancuran (collapse) bahkan berpotensi terjadinya kepunahan spesies.  Widodo dan Suadi (2008) mencatat perikanan beberapa negara yang pernah mengalami collapse, yaitu perikanan cod di Kanada, perikanan anchoveta di Peru, dan perikanan hering di Laut Utara. Kondisi ini berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan dampak sosial-politik lainnya.

Stok sumber daya ikan yang telah mengalami tangkap lebih (over-exploited) menyebabkan hasil tangkapan nelayan menurun yang mengakibatkan pendapatan nelayan ikut menurun, dan selanjutnya berdampak pada tingkat kemiskinan nelayan. Konsekuensi dari kemiskinan adalah nelayan mencari jalan pintas melalui penangkapan ikan dengan cara yang merusak ekosistem laut (destructive fishing practices), seperti penggunaan bom dan sianida, yang menghancurkan struktur karang dan membunuh juvenil ikan.  Kondisi ini menurunkan kemampuan sumber daya ikan untuk bereproduksi dan memperparah over-exploited.

Teori Malthusian overfishing menunjukan keterkaitan antara kemiskinan dengan overfishing dan destructive fishing practices.  Pauly (1994) menjelaskan bahwa perikanan skala kecil di negara berkembang tropis umumnya miskin dan kurang alternatif pekerjaan lain, sehingga ketika mereka mulai menangkap ikan akan sulit berhenti meskipun sumberdaya ikan menurun dengan cepat sepanjang waktu.  Jumlah nelayan biasanya juga meningkat, baik karena tambahan anggota keluarga yang menjadi nelayan maupun nelayan baru yang berasal dari sektor lain.  Malthusian overfishing terjadi ketika tidak ada alternatif pekerjaan lain, sumber daya ikan menurun, dan terdapat penambahan jumlah nelayan.  Dengan kondisi ini nelayan terpaksa melakukan penangkapan ikan yang merusak sebagai upaya untuk mempertahankan pendapatan.  Dengan demikian terjadi lingkaran setan antara overfishing, kemiskinan nelayan, dan kerusakan ekosistem laut.

Karena itu konsep pembangunan perikanan berkelanjutan sebagaimana disepakati pada KTT Bumi,  UNCLOS, CCRF, dan UNIA  perlu diterapkan dengan disiplin.  Tentu dengan mempertimbangkan aspek kelokalan setiap daerah.  Demi kesejahteraan masyarakat  masa kini dan masa depan anak negeri.

***

Artikel ini merupakan salah satu bab dalam buku ‘Pembangunan Berkelanjutan: Menuju Indonesia Tinggal Landas 2045’ untuk memperingati 90 tahun Prof. Emil Salim

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *