Konversi utang atau debt conversion secara umum dapat dipahami sebagai pertukaran utang dengan ekuitas atau dana dalam mata uang lokal untuk pembiayaan suatu proyek atau program (OECD, 2000). 

Berdasarkan peruntukannya, skema debt conversion dibedakan menjadi debt for equity dan debt for development swapDebt for equity adalah skema yang lebih diarahkan untuk mendukung program privatisasi dan investasi bagi perusahaan-perusahaan milik negara yang dikaitkan dengan upaya pembayaran utang luar negeri pemerintah.  Sementara debt for development swap diarahkan sebagai upaya untuk membantu negara-negara debitor dalam mencapai sasaran-sasaran jangka panjang pada bidang-bidang yang lazimnya mengalami kesulitan pendanaan akibat tekanan-tekanan atau kesulitan keuangan jangka pendek.

Debt-for-Nature Swaps (DNS) adalah salah satu skema dari debt for development swap, selain Debt for Poverty Swap dan Debt for Education Swap (Mukherjee, 1992). Dalam sejarahnya, skema Debt-For-Nature Swaps mulai berkembang pada awal dasawarsa 1982 ketika terjadi krisis utang yang dialami negara-negara di kawasan Amerika Latin. Pada waktu itu para conservationist gencar mempromosikan skema ini. Argumen yang mereka kemukakan adalah bahwa upaya negara-negara tersebut mengakumulasi devisa dalam rangka pembayaran utang luar negeri (debt service) telah menyebabkan kerusakan dan penurunan daya dukung lingkungan dan sumber daya alam, terlebih bagi negara-negara yang mengandalkan ekspornya pada produk-produk primer (Occhiolini, 1990).

Thomas Lovejoy, salah seorang conservationist, menulis artikel di New York Time pada tahun 1984 bahwa krisis utang di negara-negara Amerika Latin merupakan katalis dalam pengembangan konsep Debt-for-Nature Swaps.  Dia kemudian mendorong kelompok konservasi untuk memanfaatkan mekanisme ini.

Pada tahun 1987, Conservation International (CI) dan pemerintah Bolivia menandatangani kesepakatan Debt-For-Nature Swaps pertama di dunia, yaitu penghapusan utang luar negeri Bolivia sebesar $650.000 yang ditukar dengan program perlindungan Kawasan Biosfir Beni senilai $100.000 pada mata uang lokal.  Dengan kata lain, terdapat diskon utang pemerintah Bolivia yang cukup signifikan yaitu sebesar hampir 85%.  Sebagai tambahan, pemerintah Bolivia membentuk dana abadi (endowment fund) senilai $250.000 pada mata uang lokal untuk menangani biaya operasional pengelolaan Kawasan Biosfir Beni.

Dalam kesepakatan ini, pemerintah Bolivia bekerjasama dengan NGO lokal melindungi sekitar 2 juta hektar hutan dan padang rumput di Taman Biosfir Beni yang berlokasi di lembah sungai Hutan Hujan Amazon dengan perlindungan maksimum.  Kesepakatan ini juga menciptakan tiga kawasan perlindungan yang berdekatan sebagai kawasan penyangga (buffer zone).  Kesepakatan ini membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 8 bulan yang disebabkan sebagian oleh lemahnya partisipasi terbuka dari organisasi-organisasi di Bolivia dan sebagian lagi karena kesalahpahaman tentang mekanisme kerja DNS.  Sebagi contoh kesalahpahaman adalah banyak masyarakat Bolivia berpandangan bahwa lahan-lahan lokasi program konservasi ini akan dialihkan kepemilikannya kepada CI.  Pada kenyataanya tidak seperti itu.

CI sendiri berperan sebagai penasehat resmi pemerintah Bolivia dalam merancang dan merencanakan Kawasan Biosfir Beni, serta bekerjasama dengan pengelola kawasan.  Pada tahapan berikutnya CI bertanggungjawab dalam menyediakan dukungan teknis, keuangan, sains, dan pengelolaan kawasan.  Dalam hal ini termasuk berperan dalam penyediaan dana awal (start-up funding), pengembangan kelembagaan, pelatihan, dan melakukan koordinasi dengan lembaga internasional lainnya dalam pengelolaan kawasan Biosfir ini.

Tahapan pelaksanaan DNS pada kasus Bolivia adalah tipe Three-party DNS yang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini organisasi lingkungan. Dalam Three-party DNS, organisasi lingkungan berperan sebagai donor yang membeli utang dari komersial bank di pasar sekunder.  Organisasi lingkungan ini kemudian mentransfer utang ke negara yang berutang (debitor) dan sebagai gantinya negara debitor tersebut setuju untuk melakukan kebijakan lingkungan atau menempatkan dana abadi (endowment fund) untuk tujuan program konservasi. Menurut Sheikh (2010), secara total three-party DNS telah mengumpulkan hampir $140 juta untuk dana konservasi dalam kurun waktu 1987-2010.

Tipe DNS lainnya adalah Bilateral DNS yang hanya melibatkan dua pemerintahan.  Dalam bilateral DNS, negara pemberi utang (kreditor) menghapuskan sebagian hutang pemerintah negara yang berutang (debitor) dan sebagai gantinya negara debitor memberikan komitmen terhadap penyelamatan lingkungan.  Sebagai contoh, pemerintah Amerika menghapus sebagian utang pemerintah Jamaika dan memperkenankan pembayaran utang melalui dana nasional untuk membiayai konservasi lingkungan.  Selain itu, dana ini juga digunakan untuk mendirikan Yayasan Lingkungan Jamaika tahun 1993.

Terdapat juga tipe Multilateral DNS yang sebenarnya mirip dengan Bilateral DNS tapi melibatkan lebih dari dua pemerintahan.  Tercatat Bilateral dan Multilateral DNS telah menghasilkan hampir $900 juta bagi dana konservasi selama tahun 1987-2010 (Sheikh, 2010).

Di Indonesia, penerapan DNS telah diamanatkan oleh Tap MPR RI No. X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001. Tap MPR ini menugaskan kepada  Presiden  sebagai berikut: “Hutang luar negeri Indonesia wajib dibayar tetapi pemerintah perlu mengupayakan program restrukturisasi hutang luar negeri baik melalui penjadwalan hutang (pokok dan bunga), penukaran hutang yang relatif mahal dengan hutang yang sangat lunak (IDA/International Development Agency), program debt to poverty swap maupun debt to nature swap dalam rangka mengurangi beban APBN”.

Salah satu implementasi DNS di Indonesia adalah Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA-Sumatera) atau disebut juga Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera.  Program ini adalah sebuah skema pengalihan utang untuk lingkungan (Debt-For-Nature Swaps) yang dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera yang tingkat deforestasinya sangat tinggi. Kesepakatan antara kedua negara ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2009 di Jakarta.

Pemerintah Amerika Serikat sepakat untuk menghapus hutang luar negeri Indonesia, sebesar hampir 20 juta dolar AS selama 8 tahun. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyalurkan dana pembayaran hutangnya bukan ke Pemerintah Amerika Serikat namun dialihkan untuk mendukung penyediaan dana hibah bagi perlindungan dan pebaikan hutan tropis Indonesia. Kesepakatan yang merupakan pengalihan hutang (debt-swap) ini terlaksana dengan melibatkan dua Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pelaksana kegiatan (swap partner) yaitu Conservation International (CI) dan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) yang masing-masing berkontribusi sebesar $1 juta sehingga program ini juga disebut Subsidized Debt-For-Nature Swaps.

TFCA merupakan skema yang pertama kalinya dilakukan di Indonesia dan merupakan pengalihan utang untuk lingkungan dalam jumlah terbesar yang dibuat Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya.

Pengelola program TFCA adalah badan yang bernama Oversight Committee (OC) dengan anggota tetap terdiri dari Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Amerika Serikat yang diwakili oleh USAID dan wakil-wakil dari swap partners yaitu CI dan KEHATI. Dalam pelaksanaannya, untuk memberikan keputusan-keputusan yang lebih transparan dan akurat maka keanggotaan OC ditambah dengan tiga anggota tidak tetap (designated member) dari lembaga-lembaga independen dengan masa jabatan 3 tahun. Sejak akhir tahun 2009 hingga 2012 perwakilan anggota OC tidak tetap telah ditunjuk dari lembaga-lembaga Transparency International Indonesia, Indonesia Business Link, dan Univerversitas Syiah Kuala.

Oversight Committee memegang kewenangan tertinggi dalam pengelolaan dana hibah yang dalam pelaksanaan hariannya dibantu oleh administrator dan merangkap sebagai Sekretariat OC (KEHATI).

Selain program DNS dengan pemerintah Amerika melalui skema TFCA diatas, beberapa program debt swap lainnya di Indonesia disajikan pada tabel berikut ini:

Beberapa program debt swap di Indonesia

Negara KreditorJudul Proyek
JermanDebt Swap I – for Elementary Education
 Debt Swap II – for Junior Secondary Education
 Debt Swap III – Strengthening the Development of National Parks in Fragile Ecosystems
 Debt Swap IV for Education –School Reconstruction and Rehabilitation in Earthquake Area in Yogyakarta and Central Java
 Debt Swap V through Global Fund to Fight AIDS, Tubercolosis and Malaria (GFATM)
 Debt Swap VI-Climate Change
 Debt Swap VII-(Indonesian-German Scholarship Program)
AustraliaDebt2Health Australia Through The Global Fund
ItaliaDebt for Development Swap Phase I (2007)
 Debt for Development Swap Phase II (2009)
 Debt for Development Swap Phase III (2010)
USADebt Development Swap Tropical Forest Conservation Act

Sumber: Kementerian Keuangan 2012

Tabel diatas menunjukan bahwa saat ini belum ada skema DNS khusus untuk program pengelolaan Kawasan Konservasi Laut di Indonesia.  Untuk mewujudkan skema tersebut langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Pembahasan skema debt swap yang dipimpin oleh kantor Deputi Menko Perekonomian.
  2. Pihak kreditor menyampaikan usulan secara resmi. Perlu digarisbawahi bahwa usulan formal pengurangan utang melalui skema DNS ini tidak berasal dari pemerintah Indonesia sebagai debitor sebab dapat diartikan oleh dunia internasional bahwa Indonesia sedang tidak mampu membayar utang.
  3. Kementerian Keuangan melakukan pembahasan teknis perjanjian dengan pihak kreditor.
  4. Kementerian/Lembaga sebagai pelaksana kegiatan akan melaksanakan kegiatan sesuai perjanjian debt swap yang dilakukan melalui mekanisme APBN.
  5. Penghapusan utang akan diberikan ketika kegiatan telah melalui tahapan implementasi, evaluasi akhir, dan proses audit berdasarkan sistem pengelolaan APBN yang berlaku.

***

Cuplikan buku: Pendanaan Berkelanjutan bagi Kawasan Konservasi Laut

http://www.nulisbuku.com/books/view_book/7723/pendanaan-berkelanjutan-bagi-kawasan-konservasi-laut

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *