Kebijakan pengendalian input (input control) dilakukan untuk membatasi input yang digunakan dalam penangkapan ikan. 

Kebijakan ini termasuk pembatasan izin (membatasi jumlah unit kapal), pembatasan kuota upaya individual (yang membatasi jumlah alat tangkap di perairan atau jumlah waktu penggunaan alat tangkap di perairan), serta pembatasan alat tangkap dan kapal (membatasai ukuran dan dimensi lain dari setiap unit penangkapan ikan).

Instrumen kebijakan pemerintah untuk membatasi jumlah kapal penangkap ikan adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang dikeluarkan secara berjenjang antara pemerintah kota/kabupaten, provinsi, dan pusat seperti dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Sementara kebijakan pembatasan alat tangkap diatur dengan jelas pada UU 31/2004 jo UU 45/2009 tentang Perikanan.  UU ini menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (Pasal 8 ayat 1).

Demikian juga pada pasal lainnya yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 9 ayat 1).  Penjelasan Pasal ini menguraikan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Jaring trawl atau pukat harimau sebenarnya sudah dilarang sejak tahun 1980 yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1980 (Kepres 39/1980) tentang Penghapusan Jaring Trawl.  Menurut Sardjono (1980), alasan-alasan dilarangnya trawl di Indonesia bukan semata-mata karena aspek teknis dan ekobiologi, tetapi juga merupakan suatu kulminasi dari serangkaian usaha untuk memecahkan persoalan konflik antar-nelayan kecil tradisional dengan pemilik trawl.

Konflik antara kedua kelompok nelayan ini pecah dan berkembang begitu cepat di Sumatra dan Jawa yang disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan seperti pembakaran kapal trawl dan fasilitas umum yang ada di pelabuhan pendaratan kapal trawl.

Dwiponggo (1992) menguraikan bahwa tujuan penghapusan trawl di Indonesia adalah untuk: i) Mencapai status pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih baik; ii) Mencegah konflik dan friksi sosial serta tindak kekerasan di antara nelayan; dan iii) Menstimulasi perkembangan perikanan skala kecil.

Sebagai perbandingan, kebijakan pelarangan trawl juga dilakukan di China pada tahun 1950an yang dilatarbelakangi oleh konflik antara nelayan trawl dan nelayan dengan alat tangkap ikan yang bersifat menetap (stationary gears).  Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah China melarang secara total pengoperasian trawl di perairan sejauh 12 mil laut dari garis pantai.  Perairan ini dikenal dengan daerah bebas trawl (trawl prohibited zone) dan diperuntukan bagi nelayan yang umumnya menggunakan alat tangkap ikan yang bersifat menetap.  Selain itu, sebagai kebijakan penyeimbang, pemerintah juga melarang total penggunaan alat tangkap ikan yang bersifat menetap di daerah yang diperuntukan bagi trawl.  Dengan kebijakan ini, setiap nelayan memiliki kawasan operasi sendiri dan konflik di antara mereka pun dapat dicegah (Wang dan Zhan, 1992).

Hal menarik dari Kepres 39/1980 adalah adanya pentahapan dalam penghapusan trawl di Indonesia.  Kepres mentargetkan bahwa dalam kurun waktu 1 tahun (1 Juli 1980 – 1 Juli 1981) kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi jumlahnya, sehingga seluruhnya tinggal menjadi 1.000 buah (Pasal 2).

Untuk mengurangi jumlah trawl hingga 1.000 buah, dilakukan dalam 2 tahap. Tahap Pertama, terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 30 September 1980 dilaksanakan penghapusan secara bertahap terhadap seluruh kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi disekitar Jawa dan Bali.

Selanjutnya pada tanggal 1 Oktober 1980 melarang semua kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan jaring trawl di perairan laut yang mengelilingi pulau-pulau Jawa dan Bali.  Kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili dan beroperasi disekitar pulau Sumatra, larangan tersebut selambat-lambatnya berlaku pada tanggal 1 Januari 1981.

Tahap kedua, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1980 diperairan laut di luar yang tersebut pada tahap pertama diatas, jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl dikurangi sehingga sampai tanggal 1 juli 1981 jumlahnya menjadi 1000 buah.

Pelaksanaan Kepres 39/1980 kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Pertanian melalui SK Mentan Nomor 503/Kpts/Um/7/1980 tentang Langkah-Langkah Pelaksanaan Penghapusan Jaring Trawl Tahap Pertama.  Terdapat dua hal penting dari SK Menteri Pertanian terkait dengan tahapan penghapusan trawl.  Pertama, per tanggal 30 September 1980 semua izin usaha perikanan bermotor yang menggunakan jaring trawl yang berdomosili di Pulau Jawa dan Bali dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi.  Kedua, per tanggal 30 Desember 1980 semua izin usaha perikanan bermotor yang menggunakan jaring trawl yang berdomisili di Pulau Sumatra dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain mengatur tahapan pelaksanaan penghapusan trawl, SK Menteri Pertanian ini juga menguraikan rincian tentang jaring trawl, yaitu berupa jaring kantong ditarik sebuah kapal, menggunakan alat pembuka mulut jaring “beam” (gawang atau menggunakan sepasang alat pembuka mulut jaring (otter-board), dan jaring tersebut ditarik oleh dua buah kapal motor.  Nama lain jaring trawl juga disebutkan di SK Menteri ini, yaitu pukat harimau, pukat tarik, tangkul tarik, jaring trawl ikan, pukat apolo, pukat langgasi, dan lain-lain.

Dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran Kepres 39/1980, Presiden mengeluarkan Instruksi Presiden No. 11 Tahun 1982 (Inpres 11/1982) tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980.  Dengan Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Pertanian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Pertahanan-Keamanan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Madal, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk melanjutkan pelaksanaan penghapusan sisa jumlah kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980, sehingga terhitung mulai tanggaI 1 Januari 1983 di seluruh Indonesia tidak lagi terdapat kapal perikanan yang menggunakan jaring trawl.

Menteri Pertanian kemudian menindaklanjuti Inpres 11/1982 melalui SK Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/Um/8/1982 tentang Pelaksanaan Inpres 11/1982.  SK Menteri Pertanian ini menegaskan bahwa semua izin usaha kapal perikanan bermotor yang menggunakan jaring trawl hanya berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1982.

Dengan penghapusan trawl, konflik antar nelayan dan pemilik/operator trawl dapat diredam.  Evaluasi Dwiponggo (1992) menyimpulkan bahwa pada akhir Desember 1981 perikanan trawl sudah tidak ada lagi di Indonesia.

Namun dalam perkembangannya, nelayan melakukan modifikasi jaring trawl untuk menghindari peraturan tersebut.  Bahkan pada tahun 2008 Menteri Kelautan dan Perikanan mengesahkan penggunaan jaring trawl melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor per.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara.

Pemberlakukan jaring trawl kembali disahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.  Pasal 6 Permen tersebut menyebutkan bahwa 2 dari 10 jenis alat penangkapan ikan di WPP-NRI adalah pukat tarik (seine nets) dan pukat hela (trawls).

Permen 2/2011 ini juga menyebutkan bahwa cantrang merupakan salah satu jenis pukat tarik berkapal (boat or vessel seines) yang menggunakan kapal motor berukuran lebih kecil dari 30 GT (Pasal 23 ayat 6). Dengan pengaturan ini, pelaku perikanan tetap menggunakan cantrang sebagai alat penangkap ikan dengan melakukan modifikasi kapal perikanan agar ukurannya lebih kecil dari 30 GT.  Hal ini dilakukan agar izin penangkapan ikan tidak dikeluarkan oleh pemerintah pusat, melainkan oleh pemerintah provinsi.

Data yang dikeluarkan oleh Ditjen Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menunjukan bahwa jumlah kapal yang menggunakan cantrang di Jawa Tengah mengalami peningkatan lebih dari 50%, yaitu dari 5.100 unit kapal tahun 2007 menjadi 10.758 unit kapal tahun 2015.

Kondisi ini sesuai dengan karakteristik dari pengendalian input (input control) seperti yang disampaikan oleh Sutinen (1999) bahwa hal paling menonjol dari pengendalian input adalah bahwa jumlah input yang dikendalikan dapat menjadi lebih besar dan pada gilirannya semakin sulit diatur.

Seiring dengan ditunjuknya Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, penggunaan pukat harimau atau trawl kembali dilarang.  Menteri Susi menandatangani Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/Permen-Kp/2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Permen ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (seine nets) di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Pasal 2).  Uraian lebih rinci tentang jenis-jenis trawls yang dilarang ditampilkan pada tabel berikut.

Alat penangkapan ikan lainnya yang dilarang adalah perangkap ikan peloncat (aerial traps), muro ami, dan seser (hanya boleh digunakan oleh nelayan artisanal).  Pelarangan penggunaan alat ini berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/Permen-Kp/2014 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah juga mengatur penggunaan ukuran mata jaring (mesh size) melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.  Permen ini telah beberapa kali mengalami perubahan hingga terakhir Permen KP Nomor 42/Permen-Kp/2014.

Sebagai catatan tambahan, terdapat juga pengaturan tentang alat bantu penangkapan ikan.  Menurut UU 31/2004 jo UU 45/2009 tentang Perikanan, setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.  Kemudian dalam penjelasan Pasal 9 dijelaskan bahwa alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Menindaklanjuti regulasi tersebut, menurut Mukhtar (2013), Direktur Jenderal Perikanan Tangkap telah menerbitkan Nota Dinas Nomor: 536/DJPT.2/PI.370/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 yang mengatur kompresor yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Kompressor yang dibolehkan adalah kompressor elektrik untuk mengisi tabung penyelam (rekreasi), kompressor elektrik untuk penyelam menggunakan alat tangkap harpoon (panah)/tombak, dan kompressor yang terkait dengan mesin kapal perikanan (kompressor engine, kompressor mesin pendingin, kompressor hidrolik).

Kompressor yang dilarang adalah: i) Kompressor yang menggunakan mesin bensin karena gas buang knalpot (CD) ikut tersimpan dalam tabung kompressor yang membahayakan penyelam; dan ii) Kompressor yang digunakan oleh penyelam untuk kegiatan penangkapan yang merusak lingkungan, seperti operasi penangkapan dengan cara menempatkan bom, menebar racun, menyemprotkan bius; dan operasi penangkapan muroami yang cara operasinya dengan memukul-mukul karang untuk memaksa ikan keluar dan tempat persembunyiannya supaya mudah ditangkap.

***

Cuplikan buku: Potret Kebijakan Kelautan dan Perikanan

http://nulisbuku.com/books/view_book/9213/potret-kebijakan-kelautan-dan-perikanan

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *