Pengendalian output dilakukan dalam rangka membatasi jumlah tangkapan kapal-kapal ikan secara keseluruhan dan/atau pembatasan jumlah tangkapan dari setiap unit penangkapan per pelayaran dan/atau per periode waktu. 

Tindakan pengendalian ini, termasuk jumlah tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch), kuota individual (individual quota), dan pembatasan tangkapan kapal.

Dengan mengetahui estimasi potensi sumber daya ikan Indonesia, maka kebijakan selanjutnya adalah menentukan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) atau total allowable catch.  Menurut Sutinen (1999), jumlah tangkapan yang diperbolehkan menentukan maksimum tangkapan yang diperbolehkan dalam perikanan untuk spesies, kawasan, dan periode waktu tertentu.

Cadima (2003) menambahkan bahwa JTB adalah tindakan pengelolaan perikanan yang membatasi jumlah tangkapan tahunan dari sumber daya ikan dengan tujuan untuk membatasi jumlah kematian ikan secara tidak langsung.

Ada tiga cara mengimplementasi pendekatan JTB.  Pertama, paling mudah dan langsung dilakukan adalah menentukan JTB secara keseluruhan pada skala nasional atas jenis ikan tertentu atau perairan tertentu.  Kedua, membagi JTB kepada setiap nelayan, kapal, atau armada.  Ketiga, membatasi kegiatan atau mengurangi efisiensi penangkapan ikan sedemikian rupa sehingga JTB tidak terlampaui. Dari ketiga cara tersebut, Indonesia menerapkan cara pertama yaitu menetapkan JTB secara agregat berdasarkan jenis ikan dan perairan, meskipun belum diimplementasikan secara penuh (Nikijuluw, 2002).

Terminologi jumlah tangkapan yang diperbolehkan terdapat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 (PP 15/1984) tentang Pengelolaan Sumber Daya Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.  Menurut PP ini jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah banyaknya sumber daya alam hayati yang boleh ditangkap dengan memperhatikan pengamanan konservasinya di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Selanjutnya penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah ini menyebutkan bahwa “…perlu ditetapkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (total allowable catch) setinggi-tingginya 90% dari jumlah tangkapan maksimum lestari”.

Berdasarkan PP tersebut, Menteri Pertanian mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 473a Tahun 1985 tentang Penetapan Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Potensi dan JTB di ZEE Indonesia

 PelagisTunaCakalangDemersalTotal
Potensi1,285,90083,43593,760647,5002,110,595
JTB1,115,73175,91588,884582,7311,863,261
 87%91%95%90%88%

Sumber: Keputusan Menteri Pertanian No. 473a Tahun 1985 (data diolah)

Hal penting dari tabel diatas adalah bahwa JTB untuk ikan tuna dan cakalang melampaui 90%, tapi secara total JTB masih 88% yang berarti sesuai dengan ambang batas PP 15/1984 yang sebesar 90%.

Pada tahun 1999 Menteri Pertanian mengeluarkan Kepmentan No. 995/Kpts/lK210/9/99 tentang Potensi Sumber Daya Ikan dan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan di Wilayah Perairan Indonesia.  Potensi sumber daya ikan dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut Kepmentan tersebut disajikan pada tabel berikut:

Potensi sumber daya ikan dan JTB

Perairan Indonesia(juta ton/tahun)Zona Ekonomi Eksklusif(juta ton/tahun)
Potensi6.2581.858
JTB5.0061.487
Persentase JTB80%80%

Sumber: Kepmentan No. 995/Kpts/lK210/9/99 (data diolah)

Tabel diatas menunjukan bahwa Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) adalah sebesar 80%, baik untuk sumber daya ikan di perairan Indonesia maupun di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).  Khusus untuk JTB di ZEEI, masih sesuai dengan amanat PP 15/1985 yang menetapkan setinggi-tingginya 90%.

UU 31/2004 jo UU 45/2009 tentang Perikanan juga memberikan penjelasan tentang jumlah tangkapan yang diperbolehkan, yaitu banyaknya sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indohesia dengan tetap memperhatikan kelestariannya sehingga diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumber daya ikan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara ilmiah maupun secara faktual setiap daerah penangkapan.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep. 45/Men/2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia tidak secara spesifik menyebutkan JTB, tapi hanya menjelaskan bahwa estimasi potensi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya ikan dan JTB.  Pertimbangan lainnya adalah status tingkat eksploitasi sumber daya ikan di masing-masing WPP (Diktum Kedua).

Kebijakan yang menyebutkan secara spesifik angka JTB terdapat pada Keputusan Menteri Nomor 47/Kepmen-Kp/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Kepmen ini menunjukan bahwa JTB untuk masing-masing kelompok sumber daya ikan adalah sebesar 80% dari estimasi potensinya.

***

Cuplikan buku: Potret Kebijakan Kelautan dan Perikanan

http://nulisbuku.com/books/view_book/9213/potret-kebijakan-kelautan-dan-perikanan

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *