Bagi kebanyakan orang Indonesia, hampir setiap hari makan nasi. Pagi makan nasi, siang makan nasi, dan malam pun makan nasi.  Kalau belum makan nasi, rasanya belum makan. Pola makan seperti ini menunjukan tingginya keseragaman pangan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.  Tapi ini bukan khas Indonesia.  Masyarakat modern di berbagai negara juga memiliki pola konsumsi pangan yang jauh dari beragam.  Dewasa ini 90% makanan penduduk dunia dihasilkan hanya dari 15 tumbuhan dan 5 spesies hewan.

Berbeda dengan manusia modern, menurut Harari (2011), manusia pemburu-pengumpul purba secara teratur memakan jenis makanan berbeda.  Konsumsi pangan yang beragam ini menjadikan manusia pemburu-pengumpul purba memperoleh semua gizi yang diperlukan, sehingga memiliki tubuh yang lebih sehat ketimbang manusia modern. 

Di Indonesia, beras menjadi sumber penyedia energi tertinggi dengan rata-rata konsumsi langsung rumah tangga sebesar 94,9 kg/kapita/tahun pada tahun 2019. Dengan jumlah penduduk hampir 270 juta orang, diperlukan sekitar 2,5 juta ton beras per bulan untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Badan Ketahanan Pangan, 2020).

Dengan kebutuhan beras yang begitu tinggi, maka kebijakan cetak sawah secara besar-besaran tidak bisa dihindari. Masalahnya, tidak semua lahan di Indonesia cocok untuk ditanami padi.  Lahan kering dan lahan gambut, misalnya, tidak cocok untuk dijadikan sawah padi. Kalau pun dipaksakan, maka biaya yang diperlukan sangat besar. 

Program cetak sawah yang sudah dilakukan selama ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang jumlahnya terus bertambah.  Ini seperti realitas dari teori Malthus tentang Essay on Population bahwa populasi bertambah menurut deret ukur, sementara produksi makanan cenderung bertambah menurut deret hitung.

Cetak sawah baru masih menempatkan sisi permintaan lebih besar dari sisi suplai, sehingga impor beras menjadi pilihan kebijakan.  Hampir setiap tahun Indonesia mengimpor beras dan menjadi penopang utama untuk menjaga keseimbangan kurva permintaan dan penawaran. 

Secara politik, impor beras selalu menimbulkan kegaduhan seperti yang sekarang terjadi.

Kondisi seperti ini sudah diperkirakan oleh Bung Karno sejak tahun 1952.  Saat peletakan batu pertama pembangunan Institut Pertanian Bogor (IPB), Bung Karno menyampaikan bahwa penambahan sawah untuk memenuhi perut penduduk negeri bukanlah jalan keluar mengingat luas lahan yang cocok untuk budidaya padi sawah sangat terbatas.

Transformasi Sistem Pangan

Dengan gambaran tersebut, diperlukan transformasi sistem pangan nasional yang dimulai dari sisi permintaan.  Masyarakat Indonesia perlu kebiasaan baru dalam pola konsumsi makanan pokok, bukan hanya nasi tapi juga ragam pangan lokal lainnya.

Selama bertahun-tahun masyarakat telah dibuat bangga ketika makan nasi dan dibuat malu ketika mengkonsumsi pangan lokal lain.  Bahkan orang yang tidak makan beras digolongkan miskin. 

Sejak jaman orde baru, beras dijadikan salah satu pendapatan bagi pegawai negeri sipil dan tentara di seluruh daerah di indonesia.  Bantuan sosial ke masyarakat miskin juga dalam bentuk beras yang terkenal dengan beras miskin (Raskin) yang kemudian berubah menjadi beras sejahtera (Rastra).  Dengan kata lain, keseragaman pangan yang terjadi saat ini merupakan buah dari kebijakan nasional di masa lampau.

Diperlukan kebijakan baru untuk mengubah pola makan masyarakat Indonesia, dari pangan seragam menjadi pangan beragam. Jika sebelumnya kebijakan mampu mengubah pola makan masyarakat yang seragam, mestinya saat ini kebijakan juga mampu mengembalikan pola makan yang beragam.

Selain kebijakan, kampanye kolosal konsumsi ragam pangan lokal nusantara perlu dilakukan dengan melibatkan semua stakeholder yang berpengaruh di negeri ini.  Konsumsi pangan lokal perlu menjadi gaya hidup baru yang mampu memberi rasa bangga bagi komunitas di berbagai daerah.

Akademisi telah lebih dahulu memberikan dukungan dengan penelitian-penelitian yang menunjukan bahwa kandungan gizi ragam pangan lokal nusantara tidak jauh berbeda dengan nasi. Sorgum, misalnya, memiliki kandungan nutrisi yang lengkap sehingga dijuluki super food.

Salah satu bukti nyata betapa sehatnya konsumsi ragam pangan lokal adalah masyarakat adat Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur.  Menurut Arif (2019), masyarakat adat Boti mempraktekkan pola pertanian dan pola konsumsi ragam pangan lokal seperti jewawut, sorgum, jagung lokal, pisang, padi lokal, dan sebagainya.  Hasilnya, tidak ada kasus stunting di desa adat Boti, sementara Kabupaten Timor Tengah Selatan menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat stunting tertinggi di Indonesia.

Sebenarnya beberapa tahun terakhir telah terjadi penurunan konsumsi beras per kapita, namun sayangnya pangan penggantinya adalah gandum yang tidak bisa di tanam di lahan-lahan pertanian Indonesia.  Gandum harus diimpor dari negara-negara penghasil gandum, seperti Australia, Ukraina, Kanada, Amerika, dan lainnya. 

Keragaman pangan yang dimaksud tentu bukan dari komoditas impor, tapi dari komoditas pertanian dalam negeri. Sebagai negara mega-biodiversitas yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, setidaknya terdapat 77 jenis sumber karbohidrat, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, dan 110 jenis rempah dan bumbu-bumbuan yang dimiliki Indonesia.

Dari sisi penawaran, pertanian perlu kembali ke konsep awal bercocok-tanam yaitu menanam tanaman yang cocok secara budaya dan cocok secara ekologi.  Kecocokan antara budaya lokal dengan komoditas tanaman akan menjamin keberlanjutan usaha pertanian.  Dengan kecocokan budaya, masyarakat lokal akan memuliakan lahan pertanian mereka dengan sepenuh hati.  Karena itu pertanian dalam bahasa Inggris adalah agri-culture dimana culture dalam hal ini adalah budaya. 

Pemilihan komoditas pertanian juga perlu mempertimbangan kecocokannya dengan kondisi ekologi dan klimatologi.  Padi dapat tumbuh optimal di lahan subur dengan sumber air yang memadai, sorgum cocok di lahan kering nan gersang, sagu bisa tumbuh dengan baik di lahan gambut, dan kecocokan komoditas pertanian lainnya.  Ketidakcocokkan antara jenis komoditas pertanian dengan kondisi ekologinya akan menyebabkan pertumbuhan dan hasil panen yang tidak optimal.  Kalau terpaksa dilakukan, membutuhkan biaya input yang sangat besar.

Input pertanian dapat berupa pembangunan infrastruktur irigasi, penyediaan pupuk kimia, pestisida, insektisida, dan sebagainya.  Sebagai catatan, input pertanian dari bahan kimia memunculkan masalah kesehatan ekologi yang berdampak pada hasil panen itu sendiri dalam jangka panjang.  Penggunaan bahan kimia dalam usaha pertanian juga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat sebagai konsumen.  Karena itu pertanian organik perlu digalakkan sedemikian rupa sehingga para petani terbiasa mengolah lahan pertanian tanpa input bahan kimia.  Perlu waktu, tapi bisa dilakukan secara bertahap.

Antara sisi permintaan dan penawaran, terdapat elemen yang tidak kalah penting dalam sistem pangan, yaitu distribusi.  Jarak antara pusat produksi dan konsumen perlu dibuat sependek mungkin agar biaya distribusi bisa rendah dan kualitas pangan tetap terjaga.  Jarak tempuh yang jauh menghasilkan jejak karbon (carbon footprint) besar yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim.  Jarak yang jauh juga meningkatkan buangan makanan yang tercecer selama dalam perjalanan. Dengan demikian, solusi terbaik adalah pengembangan pangan lokal dimana hasil panen suatu daerah sebagian besar dikonsumsi oleh daerah tersebut.  Kelebihan produksi baru dikirim ke daerah lain.

Transformasi sistem pangan berbasis ragam pangan lokal nusantara sudah saatnya menjadi perhatian bersama.  Karena bagaimanapun, kata bung Karno, pangan adalah soal hidup matinya sebuah bangsa.

***

Artikel ini dimuat oleh katadata.co.id edisi 15 April 2021

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *