Tindakan teknis (technical measure) dilakukan dalam rangka membatasi hubungan antara pengendalian input dan pengendalian output (untuk unit individual penangkapan atau untuk kapal ikan secara keseluruhan). 

Pemilihan ukuran dan jenis kelamin dilakukan untuk membatasi ukuran dan jenis kelamin ikan yang ditangkap dan didaratkan.  Pengaturan waktu tangkap dan penutupan kawasan dilakukan untuk membatasi waktu dan tempat dimana unit penangkapan dapat beroperasi.

UU 31/2004 jo UU 45/2009 tentang Perikanan mengamanatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan ukuran minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.  Undang-Undang ini menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap.

Pada tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengagendakan penyusunan Peraturan Menteri tentang Ukuran atau Berat Minimum Jenis Ikan yang Boleh Ditangkap dalam program legislasi kementerian, namun hingga kini peraturan tersebut belum terealisasi.

Pada tahun 2015, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan regulasi ukuran atau berat minimum ikan yang boleh ditangkap khusus untuk lobster, kepiting, dan rajungan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.).

Peraturan Menteri ini mengatur bahwa penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dapat dilakukan dengan ukuran sebagai berikut: i) Lobster dengan ukuran panjang karapas >8 cm; ii) Kepiting dengan ukuran lebar karapas >15 cm; dan iii) Rajungan dengan ukuran lebar karapas >10 cm.

Undang-Undang Perikanan tidak menyebutkan secara formal amanat untuk pemilihan jenis kelamin ikan yang boleh ditangkap.  Namun demikian, pemilihan jenis kelamin ikan yang boleh ditangkap merupakan pelaksanaan pengelolaan perikanan yang ber-asaskan kelestarian.  Karena itu, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/Permen-Kp/2015 tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.), selain mengatur tentang ukuran minimum yang boleh ditangkap juga mengatur larangan penangkapan lobster, kepiting, dan rajungan dalam kondisi bertelur yang berarti pengaturan penangkapan jenis ikan betina.

Permen tersebut menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur (Pasal 2).

Pengaturan waktu tangkap ditegaskan dalam UU 31/2004 jo UU 45/2009 tentang Perikanan.  Undang-Undang ini menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan.  Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “waktu atau musim penangkapan” adalah penetapan pembukaan dan penutupan area atau musim penangkapan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumber daya ikan dan lingkungannya (Pasal 7 ayat 1h).

Menurut Beddington dan Retting (1983), paling tidak terdapat dua bentuk penutupan musim penangkapan ikan.  Pertama, menutup musim penangkapan ikan pada waktu tertentu untuk memungkinkan ikan dapat memijah dan berkembang.  Contoh dari bentuk ini adalah perikanan teri (anchovi) di Peru yang biasanya menutup kegiatan penangkapan pada awal tahun ketika juvenil dan ikan ukuran kecil sangat banyak di perairan.

Kedua, penutupan kegiatan penangkapan ikan karena sumber daya ikan telah mengalami degradasi dan ikan yang ditangkap semakin sedikit.  Oleh karena itu, kebijakan penutupan musim harus dilakukan untuk membuka peluang pada sumber daya ikan yang masih tersisa memperbaiki populasinya.

Dengan pandangan tersebut, maka keputusan untuk melakukan penutupan daerah penangkapan ikan harus berdasarkan pada studi ekobiologi terhadap sumber daya ikan itu.  Informasi mengenai pola migrasi dan komposisi umur ikan sangat dibutuhkan untuk menentukan dilaksanakannya kebijakan ini (Nikijuluw, 2002).

Contoh lain kebijakan technical measure adalah ketika Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 4/Permen-Kp/2015 tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714.

Permen ini secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan pada sebagian Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714 yang merupakan daerah pemijahan (breeding ground) dan daerah bertelur (spawning ground). Dalam konteks pengaturan penangkapan ikan, Permen ini tidak menyebutkan durasi penutupan kawasan.

Dengan berlakunya Permen ini, maka Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dengan daerah penangkapan ikan tersebut yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Selain kebijakan pemerintah, beberapa daerah dengan kearifan lokalnya sudah melakukan pengaturan waktu tangkap.  Daerah-daerah pesisir yang penduduknya mayoritas Islam, misalnya, tidak melakukan penangkapan ikan pada hari Jumat.  Demikian juga dengan daerah pesisir dengan pendudukan mayoritas Nasrani, tidak melakukan penangkapan ikan pada hari Minggu.

Di Raja Ampat, nelayan ikan lema/ikan kembung (Rastrelliger kanagurta) di Kampung Warsambin dan Lopintol sepakat menghentikan kegiatan penangkapan ikan lema setiap Sabtu malam dan Minggu malam selama musim puncak ikan lema bertelur di saat bulan gelap, yaitu di bulan September, Oktober dan November. Nelayan juga setuju berhenti melobe (menangkap ikan lema) setiap Sabtu malam sepanjang tahun.

Pada tanggal 8 November 2013, Sidang Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) kampung Warsambin dan Lopintol secara resmi menetapkan dan mengesahkan peraturan kampung tentang tata cara pengelolaan sumber daya ikan lema Teluk Mayalibit. Peraturan Kampung ini disahkan oleh Kepala Kampung Warsambin dan Lopintol dan diundangkan oleh Sekretaris Kampung.  Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan induk ikan lema melepaskan telur-telurnya.

UU 31/2004 jo UU 45/2009 tentang Perikanan menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan (Pasal 7 ayat 1h).  Menteri kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 Tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.  Seperti disebutkan sebelumnya, Permen ini telah beberapa kali mengalami perubahan hingga yang terakhir Permen KP Nomor 42/Permen-Kp/2014.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, jalur penangkapan ikan di WPP-NRI terdiri atas 3 jalur, yaitu Jalur Penangkapan ikan I, Jalur Penangkapan Ikan II, dan jalur Penangkapan Ikan III.  Jalur Penangkapan Ikan I sendiri terdiri atas IA dan IB. Cakupan setiap jalur penangkapan disajikan pada tabel berikut:

Jalur penangkapan ikan di WPP

Jalur penangkapanCakupan
Jalur Penangkapan IJalur Penangkapan IA0 – 2 mil
 Jalur Penangkapan IB2 – 4 mil
Jalur Penangkapan II 4 – 12 mil
Jalur Penangkapan III > 12 mil, termasuk ZEE

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 (data diolah)

***

Cuplikan buku: Potret Kebijakan Kelautan dan Perikanan

http://nulisbuku.com/books/view_book/9213/potret-kebijakan-kelautan-dan-perikanan

Share and Enjoy !

0Shares
0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *